Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyoroti kinerja Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2016. Pasalnya, Bekraf yang dipimpin oleh Triawan Munaf belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Walaupun baru berusia dua tahun, dia berharap dapat melakukan penyesuaian dengan tempo yang cepat.

“Bekraf ini lembaga baru. Tapi seharusnya ada penyesuaian. Bukan hanya penyesuaian, tapi bagaimana membangun dari awal. Semangatnya harus tahu persis, bagaimana latar belakang kenapa lembaga ini dibentuk,” kata Fikri, di sela-sela RDP dengan Kepala Bekraf beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/02/2016).

Fikri melanjutkan, saat ini Bekraf hanya berada di pusat. Padahal, seharusnya jika terkait dengan kreasi masyarakat, yang mengarah pada kegiatan ekonomi, seharusnya kewenangan itu desentralisasi. Itu yang menurutnya harus diketahui dimana posisi Bekraf berada.

“Lembaga ini harus tahu posisinya. Nampaknya belum begitu di sadari betul dengan personil yang di Bekraf, baik itu dari kepala hingga eselon. Kelembagaan juga harus sampai bawah. Ini kan jaringan. Apakah dengan UMKM, pariwisata, ataupun kebudayaan,” tegas Fikri.

Politisi F-PKS itu menambahkan, jika masih sentralisasi, maka Bekraf akan sulit memberikan manfaatnya kepada masyarakat. Ia mendorong agar Bekraf dapat segera melakukan penyesuaian.

Sumber Daya Manusia (SDM) pun menurut Fikri masih menjadi problem. Minimnya SDM, masih menjadi resiko pembentukan lembaga baru. Namun, harus segera dicari solusinya. Bekraf harus komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Harus ada solusi. Kalau bukan PNS, apakah honorer atau PTT, sesuai dengan fungsinya. Harus segera koordinasi juga dengan Kemenpan RB. Karena SDM merupakan kebutuhan awal,” tegas Fikri.

Permasalahan serapan anggaran pada tahun 2016 juga menjadi sorotan. Pasalnya, dari pagu anggaran sebesar Rp 660 miliar, hanya terserap sebanyak 53 persen, atau Rp 350,1 miliar. Padahal pada rapat sebelumnya, Bekraf menjanjikan realisasi serapan anggaran hingga 87 persen.

“Pada Agustus 2016, serapan anggaran masih berada di angka 0,9 persen. Ketika ditanyakan, mereka mengaku bahwa perencanaan tidak akurat. Kegiatan yang disiapkan 70 persen. Dan sisanya adalah kegiatan yang memiliki nominal besar, sehingga harus dilelang. Namun ternyata waktu tidak mencukupi, yang akhirnya gagal lelang,” jelas Fikri.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu khawatir, jika serapan anggaran kembali tidak maksimal, dikhawatirkan berpotensi ada pemotongan anggaran ke depannya.

Sebelumnya, Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan, tenaga pelaksana di Bekraf masih didominasi tenaga kontrak, dengan demikian kinerja belum dapat berjalan normal. PNS yang ada di Bekraf, masih status dipekerjakan sehingga masih ada kemungkinan ditarik ke instansi asal.

“Pemotongan anggaran secara nasional secara signifikan juga menghambat pelaksanaan kegiatan,” jelas Triawan.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya saat ini sedang mengajukan formasi CPNS ke Kemenpan RB. PNS yang ada di Bekraf sedang dalam proses pengusulan sebagai pegawai tetap dj Bekraf.

“Pekerjaan-pekerjaan yang dikontrakkan pihak ketiga akan dikelola secara ketat dan segera dilaporkan ke KPPN sehingga ada jaminan kegiatan tersebut dapat diselesaikan,” imbuh Triawan. (sf) foto: Mulya/od.